Jakarta, CakrawalaMalit.com— Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengundang sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI untuk berdiskusi mengenai dinamika dan arah politik luar negeri Indonesia.
Di kutip dari Facebook Seskab RI Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, pada Rabu, 4 Februari 2026.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menyampaikan penjelasan terkait langkah-langkah diplomasi yang telah dan sedang dijalankan pemerintah, sekaligus mendengarkan masukan serta menjawab berbagai pertanyaan dari para tokoh yang hadir.
Presiden menegaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang dilakukan selalu berorientasi pada hasil konkret dan manfaat nyata bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut tercermin dari sejumlah capaian penting dalam satu tahun terakhir, antara lain:
– Bergabungnya Indonesia dengan BRICS, yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia seperti Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India.
Penetapan tarif dagang 0 persen bagi Indonesia di 27 negara Uni Eropa.
– Kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, yang memungkinkan Indonesia memiliki fasilitas khusus bagi jemaah haji Indonesia.
– Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat, yang pasca penandatanganan tersebut tercatat mampu menurunkan tingkat konflik dan jumlah korban secara signifikan.
Serta berbagai capaian konkret lainnya di bidang hubungan internasional.
Terkait Board of Peace (BoP), Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia bersifat tidak tetap dan Indonesia memiliki hak untuk menarik diri sewaktu-waktu. Presiden juga meluruskan informasi mengenai dana sebesar USD 1 miliar, yang ditegaskan merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib.
Saat ini, Indonesia bergabung bersama tujuh negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Negara anggota diberikan pilihan untuk berkontribusi atau tidak. Negara yang membayar akan menjadi anggota tetap, sedangkan yang tidak membayar akan menjadi anggota selama tiga tahun. Indonesia hingga saat ini belum melakukan pembayaran.
Presiden menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah nyata untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina, bukan sekadar hadir dalam forum konferensi, rapat, atau diskusi formal.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam menjalankan politik luar negeri yang aktif, berdaulat, dan berorientasi pada perdamaian dunia, sekaligus menjaga kepentingan nasional Indonesia.
— TIW —
#CatatanSeskab
About the Author
