HALTENG, Cakrawalamalut. Com— Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Moreala Kecamtan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, yang diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi desa, kini menuai sorotan. Alih-alih berkembang, pengelolaan BUMDes dinilai belum mampu menjawab harapan masyarakat, meski didukung potensi sumber daya alam dan anggaran yang cukup besar.
Desa Moreala diketahui memiliki potensi sagu yang melimpah serta telah menerima dukungan anggaran hingga miliaran rupiah. Namun, hingga kini pemanfaatan potensi tersebut belum berjalan optimal. Sejumlah fasilitas yang disiapkan untuk menunjang kegiatan usaha bahkan dilaporkan terbengkalai dan belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Kondisi ini memunculkan penilaian bahwa pengelolaan BUMDes tidak sekadar belum maksimal, tetapi sudah mengarah pada kegagalan manajerial. Minimnya perencanaan yang matang serta tidak optimalnya penggunaan alat produksi menjadi indikator lemahnya tata kelola usaha desa.
Selain itu, lemahnya fungsi pengawasan juga menjadi perhatian. Peran pemerintah desa dan pengurus BUMDes dinilai belum maksimal dalam memastikan seluruh aset desa dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Situasi ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar jika tidak segera ditangani.
Pengelolaan BUMDes sendiri seharusnya mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengurus dinilai penting, termasuk kemungkinan pergantian manajemen apabila tidak mampu menjalankan tugas secara efektif.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Sebagai lembaga ekonomi milik bersama, keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada kontrol sosial dan partisipasi warga desa.
Saat ini, BUMDes Moreala dinilai belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak ada langkah perbaikan yang serius dan terukur, maka keberadaan BUMDes dikhawatirkan justru menjadi beban baru dalam pembangunan desa, bukan sebagai solusi ekonomi seperti yang diharapkan.
Tim Redaksi
Sumber; Muhammad Fajrin Sufrin, Ketua Umum HPMM
About the Author
