Gresik, Cakrawala malut. Com– Sebanyak 148 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Gresik resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perubahan status ini diharapkan memperkuat kualitas layanan sosial, khususnya bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Hal itu disampaikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam Rapat Koordinasi Pendamping PKH di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Selasa (10/3/2026). Para pendamping kini berada di bawah koordinasi Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.
Bupati Yani mengucapkan selamat atas pengangkatan tersebut, namun menegaskan status baru harus diiringi peningkatan tanggung jawab dan kinerja. “Dengan status sebagai PPPK, otomatis tanggung jawab juga semakin besar. Pelayanan kepada masyarakat harus semakin optimal,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Kabupaten Gresik provinsi Jawa Timur juga menyinggung rencana pengembangan program Sekolah Rakyat yang akan diperluas hingga jenjang SD dan SMP, setelah sebelumnya berjalan di jenjang SMA Kecamatan Sidayu. Ia menekankan peran penting pendamping PKH dalam mengidentifikasi calon peserta didik dari keluarga miskin ekstrem, terutama kategori desil 1, karena program ini tidak melalui mekanisme PPDB.
“Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Karena itu pendamping PKH diharapkan membantu mengidentifikasi calon siswa dari keluarga penerima manfaat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Ummi Khoiroh menjelaskan bahwa status PPPK membawa konsekuensi peningkatan tugas. Jika sebelumnya fokus pada pendampingan lebih dari 56 ribu KPM, kini mereka juga bertugas dalam pengawasan dan pemutakhiran data sosial secara mendalam.
“Para pendamping PKH merupakan ujung tombak implementasi berbagai program prioritas Kementerian Sosial di tingkat lapangan, mulai dari program Sekolah Rakyat hingga penyaluran bantuan sosial,” ujarnya.
Melalui penguatan peran ini, Pemkab Gresik berharap program perlindungan sosial berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Tim Redaksi
Sumber; Info Publik


