Jakarta – Problem tambang ilegal di Indonesia kembali menjadi sorotan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegasnya dalam menindak bekingan tambang yang diduga melibatkan unsur para Jenderal, M.Reza mendukung Presiden“hajar kacung-kacung mafia tambang” yang disinyalir mendapat bekingan dari sejumlah jenderal baik Polri maupun TNI. Pernyataan ini mencerminkan kondisi darurat, kalaulah terdapat sekitar 1.063 tambang ilegal di Indonesia dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun per tahun, tentu bisa dikatakan ini adalah perampokan masal Sumber Daya Alam ( SDA ).
Ketua Umum Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara Jabodetabek (PB-FORMMALUT), M. Reza A. Syadik, meminta agar pemerintahan Prabowo menjadikan persoalan tambang sebagai atensi prioritas melalui penegakan hukum yang tegas dimulai dari sekarang, bila perlu kita beri dukungan pada presiden melalui demonstrasi di Istana Negara.
Reza menyoroti kasus dugaan penjualan 90 ribu metrik ton ore nikel milik PT Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT) yang seharusnya sudah berstatus aset negara setelah putusan Mahkamah Agung. Namun, ore tersebut justru diperdagangkan sebelum izin usaha pertambangan dicabut dan dialihkan kepada PT Wana Kencana Mineral (WKM).
Selain itu, PT WKM juga dinilai bermasalah karena tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi. Berdasarkan surat keputusan Dinas ESDM Maluku Utara Nomor 340/5c./2018, perusahaan wajib menyetor dana reklamasi sebesar Rp13,45 miliar untuk periode operasi 2018–2022. Namun, hingga kini PT WKM hanya membayar Rp124 juta pada tahun 2018 dan mengabaikan sisa kewajiban.
“Persoalan ini jelas menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah sekaligus kuatnya bekingan mafia tambang. Aparat penegak hukum, harus berani membuka kotak pandora kejahatan tambang ini, jangan biarkan ini menjadi bom waktu” tegas Reza.
Menurutnya, praktik illegal mining tidak bisa lagi dibiarkan karena telah menggerogoti kedaulatan negara atas sumber daya alam. Reza juga mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai kembali aktif, seperti terlihat dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan saudara Noel baru-baru ini.
“Publik menunggu bukti nyata dari pemerintahan Prabowo. Pembersihan tambang ilegal harus menjadi prioritas. Jika tidak, narasi Indonesia Emas hanya akan menjadi mitos di atas reruntuhan perampokan sumber daya,” pungkas Reza.
About the Author
