Foto Bupati Halmahera Tengah Ikram M Sangaji Saat Mengikuti Rakerda Provinsi Maluku Utara
Maluku Utara, Cakrawala Malut.Com – 15 Januari 2026 — Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Ikram Malan Sangaji, menyampaikan sejumlah isu dan pandangan strategis daerah dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Provinsi Maluku Utara serta para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Maluku Utara. dan Hadir juga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda
Dalam rapat tersebut, Bupati Ikram di hadapan Pemerintah Provinsi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, menyoroti persoalan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
Ia menyampaikan adanya potensi kurang bayar yang telah diajukan kepada pihak perusahaan, seraya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tetap berfokus pada perlindungan dan kepentingan daerah.
Selain membahas aspek fiskal, Bupati Ikram juga memaparkan sejumlah program dan proyek pembangunan strategis yang saat ini tengah berjalan di Halmahera Tengah. Di antaranya adalah revitalisasi sekolah di lima desa kawasan Lingkar Tambang melalui dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta kelanjutan pembangunan ruas Jalan Lukolamo–Lililef–Sagea dengan nilai anggaran mencapai Rp120 miliar.
Pada sektor infrastruktur dasar, Bupati menyampaikan rencana peresmian jaringan air bersih untuk tiga klaster di wilayah Weda dengan nilai investasi sekitar Rp60 miliar yang didukung oleh PT IWIP.
Selain itu, pengembangan layanan air bersih juga akan dilakukan di wilayah Kobe guna meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Lebih lanjut, Ikram Malan Sangaji menyoroti tantangan ekonomi daerah yang muncul akibat keberadaan sekitar 80.000 pekerja non-outsourcing PT IWIP.
Menurutnya, sebagian besar penghasilan pekerja tersebut, yang berkisar Rp7–8 juta per bulan, tidak berputar di ekonomi lokal karena dikirim ke daerah asal. Kondisi ini dinilai kontras dengan rata-rata gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halmahera Tengah yang masih berada di bawah Rp4 juta. Ia juga mengusulkan pemanfaatan surplus listrik sebesar 8,5 megawatt untuk disalurkan ke Kabupaten Halmahera Timur.
Di sektor kelautan dan pertanian, Bupati Ikram mendorong adanya tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di kabupaten/kota agar tidak terbengkalai. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan ekosistem pendukung produksi padi premium di Halmahera Tengah, guna mencegah kelebihan kapasitas produksi tanpa dukungan penyangga gabah, seperti peran Bulog.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan seluruh peserta rapat sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memperkuat sinergi pembangunan regional di Provinsi Maluku Utara.// Red
Editor : Redaksi
About the Author
