Humbang Hasundutan – Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Daerah ini dinilai mengalami dampak cukup parah sehingga masuk dalam kategori prioritas penanganan.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi penanganan pascabencana yang digelar secara virtual dan dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rabu (21/1/2026).
Selain Humbang Hasundutan, empat daerah lain yang juga masuk kategori terdampak cukup parah yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah (sesuai penyebutan dalam rapat), serta Kota Sibolga.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan pascabanjir dan longsor dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Presiden juga menyetujui kebijakan pengembalian Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 agar setara dengan TKD 2025 setelah efisiensi anggaran.
Secara khusus, Presiden menyetujui agar TKD untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak mengalami pemotongan, serta dikembalikan ke nominal setara tahun sebelumnya setelah penyesuaian efisiensi.
Mendagri juga menegaskan bahwa bagi daerah yang nilai TKD 2026 setelah penyesuaian masih lebih kecil dibandingkan tahun 2025, maka dapat menggunakan skema anggaran yang disesuaikan agar tidak menghambat proses pemulihan.
Untuk Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri, alokasi TKD Tahun Anggaran 2026 sebelumnya mengalami efisiensi dibandingkan tahun 2025. Dengan kebijakan terbaru tersebut, anggaran akan dikembalikan setara dengan TKD 2025 setelah efisiensi, guna mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
Rapat koordinasi tersebut diikuti langsung oleh Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, bersama Sekda Chiristison R. Marbun, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, Kepala BPKPD Resva Panjaitan, Kepala BPBD Bernard Simamora, Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol, Kadis PKP Anggiat Simanullang, Kadis Kominfo Adrianus Mahulae, serta jajaran terkait lainnya.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor demi mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak.
Tim Redaksi
About the Author
