Tidore Kepulauan – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menegaskan pentingnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara optimal di seluruh wilayah Kota Tidore. Program nasional di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto ini wajib dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan dan gizi masyarakat terpenuhi secara merata.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Laiman saat memimpin rapat Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Tidore, Senin (20/10/2025), yang digelar sebagai tindak lanjut dari pertemuan virtual bersama Badan Gizi Nasional.
“Pelaksanaan MBG tidak hanya soal memenuhi target nasional, tetapi bagaimana pelayanan kepada penerima manfaat benar-benar maksimal. Kita harus memastikan seluruh titik dapur MBG berfungsi baik, bersih, dan memberikan pelayanan prima,” tegas Ahmad Laiman.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Tidore telah mengusulkan 11 dapur MBG untuk melayani delapan kecamatan—empat di wilayah daratan Oba dan empat di Pulau Tidore. Namun, hingga kini baru dua dapur yang beroperasi, yaitu Dapur MBG Aketobololo di Oba Tengah dan Dapur MBG SPN Polda Malut di Kelurahan Gurabati, Tidore Selatan.
Menurut Ahmad Laiman, Dapur MBG Aketobololo menjadi contoh nyata pelaksanaan program yang baik karena menjaga kebersihan, kualitas pelayanan, dan efisiensi distribusi makanan.
“Kota Tidore perlu memiliki role model, dan Dapur Aketobololo layak menjadi panutan. Kebersihan dan pelayanannya sangat baik, dan ini harus ditiru oleh dapur-dapur MBG lainnya,” ujarnya.
Wakil wali kota juga menegaskan pentingnya standarisasi pelayanan di seluruh dapur MBG agar kualitas layanan seragam dan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Kita ingin agar semua dapur MBG di Kota Tidore memiliki standar pelayanan yang sama—mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, hingga tata kelola distribusi. Tujuannya agar pelaksanaan MBG berjalan lancar, aman, dan membanggakan,” kata Ahmad Laiman.
Ia menambahkan bahwa makanan yang disajikan kepada penerima manfaat harus segar, higienis, dan aman untuk dikonsumsi.
“Di beberapa daerah lain mungkin ada laporan keracunan, tetapi saya yakin di Kota Tidore hal seperti itu tidak akan terjadi. Meski begitu, pengawasan dan evaluasi tetap harus diperkuat,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain, mengungkapkan bahwa Pemkot Tidore juga mengusulkan sejumlah dapur MBG di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Usulan untuk wilayah 3T masih dalam tahap keputusan tahap II. Namun, Pemda harus menyiapkan SDM seperti tenaga gizi, akuntan, dan penanggung jawab dapur. Semua ini menjadi bagian dari kesiapan daerah dalam mendukung program nasional,” jelas Taher.
Ia menambahkan bahwa dapur MBG mandiri berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, namun SDM yang ditugaskan di lapangan akan dibiayai langsung oleh program MBG pusat.
“Pemerintah daerah akan melakukan verifikasi dan pendataan SDM yang bertugas di setiap dapur MBG, agar koordinasi dan pelaksanaan program berjalan lebih efektif,” tutup Taher.
