Kubu Raya, Cakrawala malut. Com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait beserta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Desa Parit Baru Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Senin (2/3/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau langsung progres penanganan sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh, sekaligus berdialog secara langsung dengan masyarakat setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyusun solusi konkret bagi masyarakat yang belum memiliki rumah tinggal layak, yaitu melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi. Kebijakan ini dirancang khusus untuk memangkas beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga akses terhadap hunian layak menjadi lebih mudah diraih. (foto:ird/Kminfo)
Bupati Kubu Raya Sujiwo, yang mendampingi kunjungan kerja kedua menteri tersebut, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan yang diberikan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian PKP dan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Menurutnya, dukungan tersebut menjadi pijakan penting dalam mendorong percepatan penanganan kawasan kumuh di wilayahnya.
“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengalokasikan anggaran untuk Kabupaten Kubu Raya. Hari ini, Menteri PKP datang secara langsung untuk melihat perkembangan pembangunan kawasan kumuh yang sedang kami jalankan,” ucap Sujiwo.
Meski telah mendapatkan dukungan signifikan, Bupati Sujiwo menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah kawasan kumuh di Kabupaten Kubu Raya yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen untuk terus mengawal proses pembangunan serta memperjuangkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kondisi kawasan kumuh yang belum teratasi seluruhnya menjadi prioritas kami. Kami akan terus mengawasi perkembangannya dan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan yang diperlukan,” tambahnya.
Selain menangani kawasan kumuh, pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga berhasil meraih pencapaian gemilang dalam program bedah rumah tahun ini. Dari total usulan yang mencapai lebih dari 16 ribu unit, daerah tersebut memperoleh alokasi hampir 1.500 unit bantuan program bedah rumah – jumlah yang menjadi tertinggi di seluruh Provinsi Kalimantan Barat.
“Kami merasa bangga karena bisa meraih jumlah alokasi program bedah rumah terbanyak di Kalimantan Barat, yaitu hampir 1.500 unit dari total usulan lebih dari 16 ribu unit. Hal ini menjadi bukti bahwa upaya kami untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat,” ungkap Sujiwo dengan bangga.
Dalam rangka memastikan seluruh program pembangunan perumahan dan penanganan kawasan kumuh berjalan tepat sasaran, Bupati Sujiwo mengakui bahwa saat ini masih terdapat perbedaan data antara catatan pemerintah daerah dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk mengatasi hal ini, pihaknya akan segera melakukan proses sinkronisasi data secara menyeluruh.
“Kami menyadari adanya perbedaan data antara pemerintah daerah dan BPS. Sesuai arahan pemerintah pusat bahwa satu data nasional harus mengacu pada data BPS, maka kami akan segera melakukan sinkronisasi agar seluruh program yang kami jalankan bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Kunjungan kerja kedua menteri tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, namun juga menjadi momentum untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas hunian masyarakat, serta mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya.
Tim Redaksi
Sumber Berita; Info Publik
About the Author
